BOGOR - Direktur Utama PT MRT Jakarta Tuhiyat blak-blakan soal nasib rencana integrasi tarif moda transportasi MRT, LRT Jakarta, Transjakarta, bersama KRL Commuter Line yang tak kunjung terwujud.
Tuhiyat menyebut, tarif integrasi moda transportasi milik Pemprov DKI dengan KRL milik pemerintah pusat tak bisa terlaksana lantaran rencana akuisisi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) dibatalkan.
Tuhiyat menyebut MRT batal membeli separuh saham PT KCI terjadi karena adanya penolakan dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian BUMN dan PT KAI selaku pemilik PT KCI. Hal ini disampaikan Tuhiyat dalam rapat Komisi B DPRD DKI yang membahas perubahan APBD tahun 2023.
"Apa yang terjadi setelah 2 tahun, komitmen high level bubar. Tidak ada komitmen dari Kementerian BUMN terkait KAI, karena yg hanya bisa mengendalikan Kementerian BUMN," kata Tuhiyat di Grand Cempaka Resort & Convention, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 14 September.
Tuhiyat mengklaim pihaknya telah serius menjalankan amanat integrasi moda transportasi di Jabodetabek. Bahkan, MRT telah mengajukan penyertaan modal daerah (PMD) dari APBD untuk akuisisi 51 persen saham KCI. Namun, akhirnya rencana ini batal.
"Kajian sudah kami upayakan. Salah satunya adalah integrasi bisa berjalan di Jakarta, once KCI masuk ekosistem Jakarta. Kenapa? Karena konsultan menganggap KCI adalah urban railway yang terjadi. Kita upayakan itu semua bahkan di dewan sudah dua kali dianggarkan," ungkap Tuhiyat.
"Tapi di pusat memang pada saat itu menganggap selesai (akuisisi dibatalkan)," lanjutnya.
Sejatinya, PT MRT Jakarta dan PT KAI telah membentuk perusahaan patungan untuk menjalankan integrasi angkutan umum yakni PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ) pada Januari 2020. Di mana, MRT memiliki porsi saham 51 persen dan KAI sebesar 49 persen.
Dengan batalnya rencana akuisisi yang menyebabkan integrasi tarif tak terlaksana, Tuhiyat mengusulkan agar pemerintah membubarkan PT MITJ.
"Ini sampai-samlai badan usaha yang dibentuk antara Pemprov DKI dan pemerintah pusat yang namanya Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek saya minta bubarkan kalau komitmennya tidak konsisten," imbuhnya.
Terkait
